Kritik Publik Jadi Krusial, Kawal Kerja Wakil Rakyat di DPR

01-10-2024 / PARIPURNA
Anggota DPR Terpilih Periode 2024-2029 Firman Soebagyo, saat menghadiri rangkaian acara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR Periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Foto: Prima/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR Terpilih Periode 2024-2029 Firman Soebagyo menyampaikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dewan harus disampaikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Baginya, ini adalah konsekuensi dari amanah sebagai wakil rakyat sekaligus Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.


Terkait soal DPR yang dinilai memanfaatkan teknologi untuk memviralkan segala aktivitas kerja kedewanan, menurutnya, upaya ini bagian dari upaya DPR untuk memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia. Sebab, ia menyampaikan dukungan tersebut akan sangat membantu DPR RI untuk mengawal setiap isu-isu publik yang harus diselesaikan.


“Suka tidak suka, ini konsekuensi dari kemajuan teknologi. Apa yang telah dilakukan, kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa kami ini sudah bekerja sesuai dengan koridor-koridor aturan. Kami bukan seperti Lembaga peradilan. Sebagai politisi, kami itu harus mengedepankan etika dan moral sesuai dengan perundang-undangan,” jelas Firman kepada Parlementaria jelang agenda Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR Periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).


Menanggapi adanya kritik publik terhadap DPR, Politisi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa respon tersebut merupakan bagian dari konsekuensi demokrasi yang perlu dihormati. Ia pun menilai hal tersebut akan mendorong DPR agar terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan kerja.


Menyambut periode baru kedewanan ini, Firman berharap DPR bersama dengan seluruh mitra kerja, termasuk pemerintah pusat dan daerah, harus semakin mempererat kolaborasi untuk bersama-sama menyelesaikan isu-isu publik di berbagai sektor yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya itu saja, dirinya ingin DPR periode baru ini bisa mendorong semakin meningkatnya partisipasi publik.


Partisipasi publik, tegasnya, bernilai krusial supaya setiap kebijakan yang dilahirkan oleh DPR RI kaya perspektif, kepentingan, keberpihakan, sekaligus memiliki substansi yang mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. “Kita harus musyawarahkan mufakatkan, berdasarkan pengalaman kami, ketika pimpinan komisi waktu itu, apapun yang terjadi, ayo kita cari solusi yang terbaik,” tandasnya. (um/aha)

BERITA TERKAIT
Dua Tim Pengawas Baru DPR Fokus pada PMI dan Bencana
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 resmi membentuk dua tim pengawas...
Disetujui Paripurna, RUU Minerba Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menggelar Rapat Paripurna kedua pada Masa Persidangan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara II,...
DPR Akan Bahas Wacana Donald Trump Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
21-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani dimintai tanggapannya soal wacana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang...
Ramai Menteri Satryo Didemo ASN, Ketua DPR: Tindaklanjuti Secara Transparan
21-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ramai isu mengenai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo...